Selasa, 13 Maret 2012 | 9:06
[SERANG] Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan berdampak terhadap pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2012. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan Banten tahun 2012 harus dipercepat.
"Untuk menekan kerugian akibat kenaikan harga BBM, kami dari Komisi III DPRD Banten mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2011. Kenaikan harga BBM yang direncanakan awal April mendatang, akan merugikan struktur belanja APBD 2012," ujar Ketua Komisi III DPRD Banten Agus Puji Raharjo, di Serang, Senin, (12/3).
Menurutnya, kenaikan BBM pada satu sisi dapat menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sekitar 3-5 persen. Tetapi di sisi lain, kenaikan tersebut akan menaikkan harga satuan belanja barang dan modal hingga 20 persen.
“Kenaikan BBM akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor akan turun. Dampaknya, pajak kendaraan bermotor akan berkurang," ujarnya
Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karenanya proporsi belanja pada APBD untuk masyarakat miskin harus diperbesar.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Agus belum menghitung dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. Padahal, proyek infrastruktur akan terhambat dan mundur akibat harga satuan barang naik. "Pasca kenaikan harga BBM, dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga satuan barang untuk kebutuhan infrastruktur," tegasnya.
Menurut Agus, solusi untuk menekan dampak kenaikan harga BBM ini, yakni dengan mempercepat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2012. Pemprov Banten harus membahas rancangan APBD perubahan, kemudian setelah kenaikan BBM ditetapkan, rancangan APBD perubahan harus diusulkan ke DPRD Banten.
Jika rancangan APBD perubahan tidak segera dibahas, maka akan bermasalah pada proses pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Banten.
"Pemprov juga harus mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kenaikan harga BBM dan tarif listrik oleh pemerintah pusat. Karena itu, pada APBD perubahan nanti, harus menekan kerugian yang mungkin ditanggung masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.
Belum Berencana
Secara terpisah, Pemprov Banten mengaku hingga saat ini belum berencana untuk mempercepat pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2012, menyusul rencana kenaikan harga BBM pada awal April 2012 mendatang.
“Kami mengakui bahwa kenaikan BBM akan berdampak pada APBD Banten. Memang harus siap-siap terhadap dampak kenaikan harga BBM karena ada inflasi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Banten Widodo Hadi.
Pemprov Banten menurut Widodo, masih menunggu prediksi pemerintah pusat terkait angka inflasi. Dia mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada peningkatan harga satuan barang untuk kegiatan infrastruktur.
"Harga besi dan semen untuk kegiatan infrastruktur, pasti akan mengalami kenaikan. Nanti ada tim untuk membahas kenaikan harga satuan sebelum rancangan APBD perubahan diusulkan," ujarnya. [149]
"Untuk menekan kerugian akibat kenaikan harga BBM, kami dari Komisi III DPRD Banten mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2011. Kenaikan harga BBM yang direncanakan awal April mendatang, akan merugikan struktur belanja APBD 2012," ujar Ketua Komisi III DPRD Banten Agus Puji Raharjo, di Serang, Senin, (12/3).
Menurutnya, kenaikan BBM pada satu sisi dapat menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sekitar 3-5 persen. Tetapi di sisi lain, kenaikan tersebut akan menaikkan harga satuan belanja barang dan modal hingga 20 persen.
“Kenaikan BBM akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor akan turun. Dampaknya, pajak kendaraan bermotor akan berkurang," ujarnya
Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karenanya proporsi belanja pada APBD untuk masyarakat miskin harus diperbesar.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Agus belum menghitung dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. Padahal, proyek infrastruktur akan terhambat dan mundur akibat harga satuan barang naik. "Pasca kenaikan harga BBM, dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga satuan barang untuk kebutuhan infrastruktur," tegasnya.
Menurut Agus, solusi untuk menekan dampak kenaikan harga BBM ini, yakni dengan mempercepat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2012. Pemprov Banten harus membahas rancangan APBD perubahan, kemudian setelah kenaikan BBM ditetapkan, rancangan APBD perubahan harus diusulkan ke DPRD Banten.
Jika rancangan APBD perubahan tidak segera dibahas, maka akan bermasalah pada proses pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Banten.
"Pemprov juga harus mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kenaikan harga BBM dan tarif listrik oleh pemerintah pusat. Karena itu, pada APBD perubahan nanti, harus menekan kerugian yang mungkin ditanggung masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.
Belum Berencana
Secara terpisah, Pemprov Banten mengaku hingga saat ini belum berencana untuk mempercepat pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2012, menyusul rencana kenaikan harga BBM pada awal April 2012 mendatang.
“Kami mengakui bahwa kenaikan BBM akan berdampak pada APBD Banten. Memang harus siap-siap terhadap dampak kenaikan harga BBM karena ada inflasi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Banten Widodo Hadi.
Pemprov Banten menurut Widodo, masih menunggu prediksi pemerintah pusat terkait angka inflasi. Dia mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada peningkatan harga satuan barang untuk kegiatan infrastruktur.
"Harga besi dan semen untuk kegiatan infrastruktur, pasti akan mengalami kenaikan. Nanti ada tim untuk membahas kenaikan harga satuan sebelum rancangan APBD perubahan diusulkan," ujarnya. [149]
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/nasional/pembahasan-perda-apbd-perubahan-2012-dipercepat/18067
